Blogspot Batam-Berita Berbagi Berita Tentang Batam

BATAM, TRIBUN - Usulan Wali Kota Ahmad Dahlan agar Batam dijadikan provinsi mirip DKI Jakarta mendapat dukungan dari DPRD Batam dan sejumlah tokoh masyarakat.

Ide tersebut dianggap sangat tepat dari sisi pertumbuhan penduduk dan investasi yang sangat pesat di daerah ini.

Ketua DPRD Batam, Surya Sardi ST, mendukung penuh ide Provinsi Batam. Dengan jadi provinsi, pembangunan Batam akan lebih fokus dan lebih mudah dikembangkan.

“Semangatnya bagus, karena dari segi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sudah memungkinkan. Lagi pula Batam sudah dikenal di seantero nusantara, tentu lebih gampang mempromosikannya,” ungkap Surya Sardi, Sabtu (19/12).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan sepanjang pembentukan provinsi itu diperbolehkan sesuai semangat otonomi daerah tentu tidak masalah. “Kami akan mempelajari dulu undang-undang otonomi daerah, jika diperbolehkan tentu kami dukung pembentukan Provinsi Batam ini,” tambah Surya.

Ia sendiri sudah punya pemikiran memetakan Provinsi Batam menjadi tiga kabupaten dan satu kota. Menurutnya yang tepat menjadi kota adalah Batam Kota dengan membuat kecamatan Batam Centre, Kecamatan Sei Panas, Kecamatan Pelita, Kecamatan Baloi dan lainnya.

Sedangkan kabupaten bisa Kabupaten Batam Barat, Kabupaten Batam Timur dan Kabupaten Rempang Galang.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, HM Alfan Suheiri SE, ikut bersuara. Ia mengaku sangat gembira mendengar wali kota berniat mendirikan Kabupaten Rempang-Galang dalam kerangka Provinsi Batam.

Hanya Alfan menilai keinginan menjadi provinsi terlalu dini. Pasalnya, jumlah penduduk Batam masih berkisar 900 ribu jiwa.

“Kurang tepat rasanya apabila langsung jadi provinsi. Tapi jika pembentukan Kabupaten Rempang-Galang, saya sangat setuju agar kehidupan warga hinterland bisa terangkat,” sebutnya.

Alfan yang juga satu dari Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam, sangat berharap Kabupaten Rempang-Galang berdiri dengan menggabungkan Kecamatan Batu Aji, Belakangpadang, Bulang, dan Galang. Apalagi Batuaji ditopang industri galangan kapal sementara kawasan hinterland bisa mengandalkan sektor kelautan.

Selama ini kata Alfan, alokasi membangun hinterland dari APBD hanya 12 persen. Bagaimana bisa memakmurkan masyarakat kalau anggaran hanya sebesar itu, namun jika menjadi Kabupaten Rempang-Galang tentu akan lebih fokus pembangunan di sana sehingga proyek-proyek pembangunan tidak lagi menumpuk di mainland saja.

Ketika ditanya apakah setuju dijadikan Provinsi Batam? Alfan Suheiri menyebut tidak setuju untuk saat ini. “Kita mengakui pertumbuhan perekonomian Batam pesat, tapi belum tepat jika Batam dijadikan provinsi. Untuk kabupaten saya mendukung, lebih cepat lebih baik,” tegas dia.

Namun Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kepri, Alex Guspeneldi, menilai ide Provinsi Batam bukan sesuatu yang mengada-ada.

Ia menganggap ide tersebut pantas dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung seperti jumlah penduduk, infrastruktur, dan luas wilayah yang sudah memadai.

“Seandainya Batam jadi provinsi, maka infrastruktur tidak akan mengalami kesulitan lagi. Bahkan akan lebih efektif karena orang tidak perlu harus bolak-balik lagi ke Tanjungpinang untuk semua urusan birokrasi sehingga akan lebih hemat,” sebutnya.

Pedapatan per kapita Batam yang di atas rata-rata nasional dianggap Alex sangat mendukung bila daerah ini menjadi provinsi. Pertumbuhan ekonomi daerah ini dipastikan melonjak bila menjadi provinsi sendiri.

Sebelumnya Wali Kota Ahmad Dahlan berencana membagi Batam menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Batam Barat, Batam Timur, dan Rempang-Galang. Namun DPRD hanya ada di tingkat provinsi.

Apabila ini terbentuk akan diusulkan menjadi daerah khusus seperti DKI Jakarta yang terbagi menjadi lima yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat.

“Kita ingin Batam ini menjadi daerah khusus karena pertumbuhannya yang pesat dan menjadi andalan perekonomian nasional,” kata Wali Kota usai melakukan tabur bunga di makam zuriat Nong Isa di Nongsa, Jumat (18/12).

Wali Kota berkaca pada era BJ Habibie menjabat Ketua Otorita Batam (OB), pertumbuhan ekonomi daerah ini bisa menembus 17 persen. Diharapkan dengan menjadi daerah khusus seperti Jakarta, kejayaan ekonomi masa lalu bisa terulang.

Sekarang yang jadi kendala, status lahan Rempang-Galang belum jelas. Ini harus terus diperjuangkan agar bisa daerah itu dikelola.

Ia menceritakan, dulu Batam ini hanya sebuah kecamatan dengan ibu kota Belakang Padang. Setelah penduduk Batam berjumlah 6.000 kepala keluarga (KK), langsung dimekarkan menjadi tiga kecamatan hingga akhirnya dimekarkan jadi 12 kecamatan seperti saat ini.(hat/naz)

BATAM, TRIBUN-Siswa Sekolah dasar (SD) Swasta Hidup Baru I Batuaji kian resah. Mereka belum mendapatkan kejelasan kapan bisa kembali masuk sekolah. Padahal sebentar lagi, siswa akan menghadapi ujian sekolah.

Jesika (11), siswi kelas 5, tidak mau terlalu terganggu perseteruan antara guru dan yayasan. Bersama empat temannya, Jesika memilih belajar kelompok di rumahnya, Minggu (6/12).

Mereka belajar bersama mengelilingi meja di ruang tamu. Jesika dan teman-temannya khawatir pelajaran akan semakin terganggu. “Kami belajar kelompok, kami belajar IPA, kan bentar lagi ujian semester Om,” ujar Jesika.

Jesika adalah satu dari 440 siswa SD Swasta Harapan Baru I Batuaji yang telantar. Sebanyak 16 guru mogok kerja lantaran menuntut tindakan yayasan yang memotong gaji. Guru juga protes penurunan status dari guru tetap menjadi guru kontrak.

Senin (7/12), para siswa juga masih diliburkan. Rencananya guru dan orangtua akan melakukan pertemuan di Dinas Pendidikan Batam.

“Harus gimana kami belum masuk sekolah sampai hari ini, bentar lagi ujian, sekolah bermasalah, tapi kasihan juga guru mak, gajinya dipotong padahal gaji guru dikit,” ujar Jesika kepada ibunya.

Jesika sangat berharap, permasalahan itu segera ada jalan keluar. Sebagai siswa, Jesika merasa sangat sedih dan kasihan terhadap para guru.”Kami kasihan sama guru, karena gaji mereka katanya dipotong sekolah,”ujar siswa lainnya.

Sihombing, orangtua Jesika, sangat menyayangkan atas mogoknya para guru sekolah. Ia mengaku sangat kecewa terhadap pihak yayasan sekolah. “Kami selaku orangtua sangat menyayangkan dan kecewa kepada yayasan, kalau begini terus bagaimana nasib anak-anak kami, kami berharap yayasan agar segera dapat menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Yunus siswa kelas 5, mengaku tidak mengerti masalah yang terjadi. Yunus hanya pasrah diliburkan oleh sekolah tersebut. “Saya tidak tahu masalahnya, selama ini belajar saya sih baik-baik saja,” Katanya.

Teman Yunus, Jamaris mengaku tidak suka kalau diliburkan tanpa sebab. “Saya lebih senang sekolah daripada libur. Katanya ada masalah dengan guru di sekolah,” ungkapnya yang mengaku juga tidak tahu apa-apa terhadap masalah ini.

Kekhawatiran juga dirasakan HS, orangtua siswa lainnya. HS khawatir perseteruan itu semakin mengorbankan nasib siswa. Bahkan HS sudah berniat untuk memindahkan anaknya jika konflik tersebut masih berlarut-larut.

“Saya tidak ingin anak saya jadi korbannya. Yang saya takutkan adalah kualitas belajar mengajar akan menurun. Memang hal itu mulai terasa saat ini,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa jam belajar sekolah saat ini sangat singkat. Guru juga jarang memberikan pekerjaan rumah. “Guru-guru berkualitas banyak yang keluar. Bahkan dalam setahun sudah ada tiga kali pergantian kepala sekolah,” ungkapnya. HS mengakui bahwa pihak yayasan ini tidak konsisten terhadap sikap mereka.

“Beberapa kali kita diundang untuk berdialog, namun malah mereka yang tidak datang,” ujarnya.

Julius Baka, Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kepri menyayangkan perseteruan antara yayasan dengan guru.

“Yayasan harus bertanggungjawab dan masalah ini harus segera diselesaikan segera, sebab efeknya akan sangat merugikan yayasan sendiri. Jika merujuk pada Badan Hukum Pendidikan (BHP), sekolah ini bisa ditutup. Selain itu bisa menurunkan pamor sekolah itu sendiri,” kata Julius Baka.

Julius Baka mengatakan, BPMS bisa turut untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut jika sekolah yang bersangkutan telah terdaftar pada BPMS kota Batam. Namun, sebelum BPMS turun tangan, masalah tersebut terlebih dahulu diselesaikan di pada majelis pendidikan dimana sekolah tersebut bernaung.

Menurutnya, BPMS secara nasional telah mengusulkan kepada pemeritah agar dibentuk Mahkamah pendidikan. Usulankan BPMS ini sangat berkaitan dengan menjamurnya sekolah-sekolah swasta di Indonesia, sehingga persoalan-persoalan pendidikan seperti yang terjadi di SD Hidup Baru I Sagulung punya tempat penyelesaian.(elc/naz/san)